Peran Pemerintah dalam Mencegah Perjudian

situs judi bola – Indonesia adalah negara hukum, yang dimana segala aspek kehidupan bernegaranya sesuai dengan hukum yang telah diatur. Hukum menjadi tiang bagi setiap masyarakatnya, dan segala sesuatu yang ada di Indonesia juga tentunya sudah ada hukumnya.

Salah satunya adalah judi, menurut hukum Indonesia judi merupakan suatu tindakan kriminal. Selain tindakan kriminal, judi juga merupakan suatu kegiatan yang menyalahi norma agama, kesusilaan, dan norma hukum itu sendiri.

Akhir-akhir ini, judi di Indonesia menjadi sangat marak. Hal ini juga didasari karena media perjudian yang semakin berkembang. Yang pada mulanya judi dilakukan di tempat-tempat tertentu seperti di Casino, kini judi juga telah hadir secara online atau daring. Hal ini membuat peran pemerintah dalam mencegah perjudian harus semakin ketat.

Selain pemerintah, masyarakat juga harus ikut turut berperan aktif. Karena masyarakat adalah bagian penting yang bertindak sebagai orang pertama yang akan menghentikan proses perjudian itu. Namun, karena sekarang perjudian sudah berganti menjadi online. Masyarakat pun mulai resah karena tidak bisa berperan langsung dalam menghentikan proses judinya itu.

Perjudian mempunyai dampak negatif yang begitu besar dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Judi akan menurunkan moralitas suatu masyarakat, oleh karena itu peran pemerintah dalam mencegah perjudian harus terus ditingkatkan.

Peran pemerintah dalam pencegahan judi ini menjadi salah satu solusi yang memang sudah seharusnya dilakukan. Pemerintah mempunyai kewenangan secara langsung, apalagi sekarang judi telah banyak dilakukan secara online yang pencegahannya harus dilakukan oleh pihak yang berwajib.

Pemerintah sendiri telah mengatur hukum tentang perjudian dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian. Hal ini menjadi langkah awal peran pemerintah dalam mencegah perjudian.

 

Peraturan tersebut menjadi landasan bagi pemerintah dalam mencegah perjudian. Namun, dalam realita peraturan tersebut belum diaplikasikan secara nyata. Semakin maraknya perjudian di Indonesia menjadi bukti bahwa pemerintah belum maksimal dalam pencegahan judi di Indonesia.

Pemerintah seharusnya lebih menggalakkan kemampuan untuk mencegah segala bentuk situs judi bola yang ada di Indonesia. Sehingga peran pemerintah dalam mencegah perjudian akan terasa oleh masyarakat maupun bagi negara.

Judi adalah kegiatan yang sangat merugikan bagi negara, karena akan menurunkan nilai moral dari suatu negara itu sendiri. Namun, di Indonesia judi malah semakin marak dan peran pemerintahnya pun belum maksimal sepenuhnya.

Lalu, bagaimana caranya agar peran pemerintah dalam mencegah perjudian berjalan maksimal? Berikut ini adalah saran dalam pengupayaan pencegahan judi bagi pemerintah.

Meningkatkan Kualitas Kerja Pemerintah

Tidak berjalannya Undang-Undang tentang pencegahan perjudian memang bukan tanpa alasan. Alasan yang utama adalah kurangnya kualitas pemerintah dalam memberantas perjudian di negara Indonesia.

Undang-Undang akan menjadi percuma jika peran pemerintah dalam mencegah perjudian tidak tegas. Seharusnya pemerintah dapat menyelesaikan masalah judi di Indonesia meskipun sedikit demi sedikit.

Tapi hingga kini, perjudian di Indonesia malah makin marak dan berkembang dimana-mana dengan banyak jenis dari perjudian itu sendiri.

Mempertegas Undang-Undang

Undang-Undang di Indonesia tentang perjudian menjadi sangat awam karena peran pemerintah dalam mencegah perjudian tidak berjalan. Tidak adanya sosialisasi dari Undang-Undang tersebut kepada masyarakat dan kurangnya perhatian pemerintah kepada masalah judi itu sendiri.

Membuat Hukuman Bagi Pelaku Judi

Salah satu faktor yang menyebabkan semakin maraknya judi di Indonesia adalah kurang tegasnya hukuman bagi pelaku judi. Hal ini membuat penjudi merasa aman ketika melakukan perjudian. Padahal seharusnya pemerintah memberlakukan hukuman yang tegas untuk memberikan efek jera bagi penjudi.

Hukuman ini bisa bermacam-macam, dimulai dari masuk sel jeruji besi hingga membayar denda seharusnya sudah diberlakukan oleh pemerintah sejak Undang-Undang perjudian diluncurkan. Namun hingga kini hal itu belum terealisasikan, sehingga masyarakat menganggap peran pemerintah dalam mencegah perjudian masih sangat kurang.

Membuat Tim Khusus

Tim yang dimaksud disini adalah tim ahli yang bisa menangani perjudian baik itu judi yang dilakukan secara langsung maupun judi secara online. Karena judi online menjadi jenis judi yang paling banyak dilakukan sekarang, menjadikan pemerintah harus mempunyai keahlian khusus dalam menangani judi online ini.

Adanya tim khusus untuk memberantas perjudian ini akan membuat kegiatan judi juga semakin rendah, hal ini juga menjadi ancaman bagi para penjudi. jika pemerintah mempunyai tim khusus untuk mencegah judi, maka peran pemerintah dalam mencegah perjudian akan semakin terlihat kinerjanya.

Melakukan Sosialisasi

Sosialisasi menjadi pengaruh yang besar bagi masyarakat dalam mencegah maraknya perjudian. Jika masyarakat mempunyai pemahaman tentang bahaya judi, maka masyarakat pun akan semakin berperan dalam menurunkan angka perjudian di Indonesia.

Sebaliknya, jika pemerintah tidak melakukan sosialiasi dan masyarakat kurang pemahaman tentang bahaya judi maka peran pemerintah dalam mencegah perjudian pun akan percuma dan tidak ada hasil dari upaya pencegahan tersebut.

Itu adalah beberapa saran bagi pemerintah dalam mencegah maraknya perjudian di Indonesia. Sejatinya judi bukan merupakan kegiatan positif dan harus dilakukan pencegahan secepat mungkin agar tidak semakin menyebar. Sehingga peran pemerintah dan masyarakat juga sangat dibutuhkan untuk mencegah maraknya judi ini.

Jika kita tidak bisa membantu berperan aktif dalam mencegah perjudian, setidaknya kita jangan menjadi salah satu pemain judi itu sendiri. Nah, itulah beberapa peran pemerintah dalam mencegah perjudian, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *